Logo PHDI Pusat
Istilah Adat dan Pakraman Print E-mail

Awig-Awig Desa Pakraman:
Istilah Adat dan Pakraman
Tanya Jawab Adat , Wayan P. Windia

Dalam Majalah SARAD edisi bulan lalu, telah dijelaskan beberapa pertantanyaan terkait penulisan awig-awig, seperti: Haruskah awig-awig itu ditulis, mulai kapan sebenarnya usaha penulisan awig-awig itu dilaksanakan, dan bagaimana cara menulis awig-awig yang benar agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan atau perdebatan. Sekarang akan dijelaskan perihal apakah hukum adat itu dan apa pula desa pakraman itu? Penjelasan ini penting adanya untuk lebih memahami awig-awig desa pakraman, termasuk tatacara penyuratannya.

Hukum Adat
o Istilah hukum adat, pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje, dengan nama adat recht, dalam bukunya De Atjehers, yang terbit pada tahun 1892.
o Selanjutnya istilah ini dipergunakan dan dipopulerkan oleh Van Vollenhoven.
o Istilah tersebut sebenarnya untuk menyebut sistem pengendalian sosial (social control) yang tumbuh dan hidup di Indonesia.

Sebelum istilah hukum adat ditemukan, ada beberapa istilah yang dipegunakan untuk menyebut hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putra pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, seperti:
• Van Imhoff (1747) (de Javanese wetten, voorsover ze bij ons tollerabel zinj). “Undang-undang Jawa sejauh dapat kita terima”.
• William Marsden (1754) customs of the country dan customs and manners of the native inhabitants.
• Dalam Charter Nedherburgh (1804) “undang-undang serta kebiasaan mereka” (zinj weten en gewooten).
• Staatsblad No. 42 (1825) “undangundang peribumi atau agama (Inslandse ofgodsdienstige wetten).
• Mr.L.Wichers (1848) “Undangundang agama atau peraturan-peraturan tata susila dan kebiasaan-kebiasaan yang telah turun temurun” (god sdiestige wetten of de zeden en oude herkomstean).
• Dalam Regrings-Reglement/RR (1854), “undang-undang agama, peraturan-peraturan lembaga-lembaga dan kebiasaan rakyat” (godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken).
• Dalam R.R. teks baru (1920) “Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka serta yang erat hubungannya dengan agama dan tata kebiasaan mereka” (de onder hen geldende methun godsdiesten en gewoonten samenhengende rechtsregelen).Dalam Indische Staatsregeling/I.S (1929) pasal 134 ayat 2, baru dipergunakan istilah “hukum adat” (adattrecht).
• Istilah hukum adat, pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje, dengan nama Adat Recht, dalam bukunya De Atjehers, yang terbit pada tahun 1892.
• Istilah hukum adat Bali diperkenalkan sekitar tahun 1932 oleh V.E.Korn dalam bukunya Het Adatrecht van Bali.

Awig-awig
Istilah awig-awig mulai memasyarakat sejak tahun 1986, sejak dikeluarkannya Perda Provinsi Dati I Bali 06/1986 tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat di Propinsi Dan I Bali. Sebelum 1986, namanya bermacam-macam, seperti: Pangeling-eling, paswara, geguat, awig, perarem, gama, dresta, cara, tunggul, kerta, palakerta, sima. Istilah yang umum digunakan sekarang:

• Hukum adat Bali = berlaku di Bali.
• Awig-awig desa = berlaku di desa pakraman tertentu.
• Pararem desa = aturan pelaksanaan awig-awig desa pakraman tertentu.

Desa Pakraman
 Zaman Bali Kuno, organisasi masyarakat tradisional Bali yang sekarang dikenal dengan istilah desa pakraman disebut banua, wanua;
 Sekitar abad ke-10, Mpu Kuturan diyakini berperan dalam penataan organisasi banua ini menjadi desa, dengan dilengkapi Pura Kahyangan Tiga atau Pura Kahyangan Desa (Pura yang berfungsi seperti Pura Kahyangan Tiga).
 Sekitar tahun 1910 (sesudah perang Puputan Badung, 1906, dan Puputan Klungkung, 1908), pemerintah Hindia Belanda mulai menata “desa” di Bali, sesuai dengan struktur dan administrasi pemerintah kolonial Belanda. Beberapa “desa” digabung menjadi satu, untuk memudahkan dalam menjalankan roda pemerintah jajahan.
 Akibatnya, di Bali ada dua desa, yaitu “desa yang telah ada” dan “desa baru”, yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda.
  “Desa yang telah ada” ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan “desa adat”, sedangkan “desa yang baru” (yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda), dikenal dengan sebutan “desa dinas”.
  “Desa Adat” mengurus masalah adat Bali dan agama Hindu di wilayahnya, sedangkan “desa dinas” bertugas mengurus kepentingan pemerintah kolonial Belanda.
 Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memroklamasikan kernerdekaannya. Keberadaan dua desa di Bali beserta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing desa, tetap dipertahankan.
 Inilah yang menyebabkan, sampai sekarang di Bali ada dua desa, yaitu “desa adat” dan “desa dinas”.
 Tahun 2001: istilah desa adat diganti menjadi desa pakraman, berdasarkan Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Perda Provinsi Bali Nornor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menentukan sebagai berikut:

 Desa pakraman adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri” (pasal 1 no urut 4).
 Banjar pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian desa pakrarnan (Pasal 1 nomor urut 4).
 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa desa pakraman merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali.
 Sebuah desa pakraman, terdiri dan tiga unsur, yaitu: (1) unsur parahyangan (berupa pura atau tempat suci agama Hindu); (2) unsur pawongan (warga desa yang beragama Hindu); (3) unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang guna kaya).

Pasal 5 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Desa Pakraman mempunyai tugas
sebagai berikut:
- membuat awig-awig;
- mengatur krama desa;
- mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
- bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan rnengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada k.hususnya berdasarkan “paras-paros”, sagilik-sagu-luk, salunglung-sabayantaka” (musyawarah-mufakat);
- mengayomi krama desa.

Pasal 6 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:
- menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
- turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan tri hita karana;
- melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman. *SARAD/104/Desember 2008.

 

 

 
< Prev   Next >
"));