Logo PHDI Pusat
Paruman Sulinggih Print E-mail

KESIMPULAN

PARUMAN SULINGGIH & PARUMAN WALAKA PHDI PROVINSI BALI 

Pokok Bahasan: 

Panca Bali Krama Tahun 2009, Perkawinan “ Negen Dadua” dan Pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan Hindu, Tanggal 29 Desember 2008, Tempat : Kantor PHDI Provinsi Bali Jln. Ratna No. 71 Denpasar


 

Pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2008 telah diselenggarakan Paruman Sulinggih dan Paruman Walaka bertempat di Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Jln. Ratna, No. 71 Denpasar. Paruman pada hari itu telah membahas 3 (tiga ) materi pokok bahasan :

  1. Paruman Sulinggih membahas “Panca Bali Krama dan Nyepi tahun 2009,
  2. Paruman Walaka tahap Pertama membahas tentang Perkawinan Negen Dadua,
  3. Paruman Walaka tahap Kedua membahas tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan Hindu / LPPH).
 

 

Paruman Sulinggih membahas “Panca Bali Krama dan Nyepi tahun 2009” dengan kesimpulan adalah sebagai berikut  :

Tentang sebutan Panca Wali Krama dengan sebutan Panca Bali Krama, sesungguhnya adalah sama, karena hanya masalah perubahan struktur fenom saja.

  • Panca Bali Krama (Panca Wali Krama) jatuh setiap sepuluh tahun sekali, dan pelaksanaan Panca Bali Krama sekarang jatuh pada Tilem Caitra (Tilem Kesanga) Tahun Saka berakhir dengan angka nol (Rah Windu). Tepatnya tahun saka 1930, jatuh pada hari Buda, Pahing, Kuningan, tanggal 25 Maret 2009.;
  • Pada hakekatnya semua Sulinggih itu sama, sehingga semua Sulinggih (Sarwa Sadaka) yaitu Pedanda, Rsi, Empu dan Dukuh, mempunyai kesempatan yang sama untuk Muput pada saat upacara Panca Bali Krama. Dan semua Sulinggih Pedanda, Rsi, Empu, dan Dukuh dibenarkan ngastawa di Bale Gajah, Pura Gajah.;
  • Semua Sulinggih agar meningkatkan pengendalian diri antar sesama Sulinggih dan begitu juga kepada umatnya, demi menjaga citra, kemuliaan dan kesucian Sulinggih.;
  • Dalam menyongsong Karya Agung Panca Bali Krama dan Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih sebagaimana halnya dalam pelaksanaan setiap yadnya lebih-lebih yadnya yang besar, perlu didukung dengan pengendalian diri yang baik, sikap dan prilaku yang iklas, yang dilandasi dengan kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan.;
  • Lontar tentang “Panca Bali Krama “ menyebutkan :

    Kayatnakna, away saulah-ulah lumaku, ngulah subal, yan tan hana bener anut linging aji. Nirgawe pwaranya kawalik purihnya ika, amrih ayu byakta atemahan hala. Mangkana wenang ika kaparatyaksa de sanga anukangi, sang adiksani lan sang adruwe karya, ika katiga wenang atunggalan panglaksana nira among saraja karya.:

    Away kasingsal, apan ring yadnya tan wenang kacacaban, kacampuhan manah weci, ambek baranta, sabda pususya.:

    Ikang manah stithi nirmala juga maka sidhaning karya, margining amanggih sadya rahayu, kasidhaning panuju mangkana kangetakna, estu phalanya.;

    Maksudnya :

    Waspadalah jangan sembarangan melangkah asal jalan saja, apabila tidak benar sesuai dengan ucap sastra agama. Pekerjaan sia-sia itu namanya, akan berbaliklah harapan yang diperoleh, berharap kebaikan, tetapi nyatanya menjadi baik (buruk). Demikianlah patut selalu waspada bagi Tapini, Yajamana dan orang yang memiliki yadnya, ketiganya itu patut menyatukan pandangan dan langkah dalam mengendalikan semua pekerjaan (yadnya).;

    Janganlah saling bertentangan, sebab dalam pelaksanaan yadnya tidak boleh ternodai, dicampuri oleh pikiran kotor, pikiran bimbang, kata-kata kasar. Pikiran yang suci dan tidak ternoda jualah yang mengantarkan keberhasilan suatu yadnya, sebagai jalan menemukan keberhasilan dan keselamatan, berhasil mencapai tujuan, demikianlah selalu diingat, semoga mendapatkan pahalanya.; 

  • Tentang adanya orang (karma) meninggal : 

    Untuk mendukung kesucian Karya Agung Panca Bali Krama, dianjurkan sedapat mungkin untuk melaksanakan pengabenan bagi masyarakat yang punya sawa mapendem, dengan batas waktu untuk pengabenan masal selambat-lambatnya tanggal 13 Pebruari 2009 sudah selesai dilaksanakan.;

    Bagi yang meninggal setelah 13 Pebruari 2009 kepada masyarakat masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Upacara  Ngaben mendadak sehingga dalam batas waktu 20 Pebruari 2009.;

    Bila meninggal setelah tanggal 20 Pebruari 2009 sampai dengan selesainya upacara mejauman tanggal 27 April 2009, hendaknya tidak melaksanakan kegiatan pembakaran mayat baik dalam bentuk upacara tanggal 20 Pebruari Pengabenan maupun mekingsan di geni .;

    1. Sawa (mayat) agar dipendem (dikubur) sesegeranya, perjalanan ke setra dilaksanakan pada sore hari setelah matahari terbenam. Tata cara dan upacara mendem sawa mula –mulai nyiramang dan seterusnya berlaku sebagaimana biasa. Tidak boleh menyuarakan kentongan Banjar agar masyarakat tidak ikut terkena cuntaka, bagi yang ikut mengantarkan terkena cuntaka sesuai dengan dresta yang berlaku setempat.; 
    2. Bila yang meningal adalah Sulinggih (Dwijati), Pemangku ( Ekajati) atau bagi mereka yang menurut dresta tidak boleh dipendem, diperkenankan untuk nyimpan mayat (nyekah sawa) dirumah masing-masing. Tata cara nyekah sawa pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan : bagi yang berstatus walaka tidak sampai munggah tumpang salu. Sedangkan bagi yang sudah Sulinggih (Dwijati) dapat dilaksanan sampai dengan munggah tumpang salu ).
 

Paruman Walaka PHDI Provinsi Bali yang membahas Perkawinan “Negen Dadua” pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2008 dengan nara sumber Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. dan Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si, telah menyimpulkan bahwa :

      1. Perkawinan “Negen Dadua” adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali, yang  tidak termasuk perkawinan biasa (yang dikenal juga dengan sebutan “kawin keluar”) dan juga tidak termasuk perkawinan nyentana (dikenal pula dengan sebutan “kawin keceburin” atau “kawin kedalam”), melainkan suami dan istri tetap berstatus ke-purusa dirumahnya masing-masing. Sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (Swadarma) yaitu meneruskan tanggung  jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami secara sekala maupun niskala. (dikutip dari Makalah diskusi dibuat narasumber , yang merupakan hasil penelitian Para ahli Hukum adat Bali ).;

    Menurut Agama Hindu adalah dapat dibenarkan, sesuai dengan sumber Hukum Hindu yang disebut dengan “Dharma Mulam” adalah sebagai berikut :

    Sruti adalah Weda atau Wahyu,;

    1. Smerti adalah penafsiran terhadap wahyu dari orang-orang suci,;
    2. Sila adalah prilaku orang sadu atau orang baik.;
    3. Acara adalah kebiasan yang baik yang sudah diyakini benar oleh masyarakat.;
    4. Atmanastuti adalah tingkah laku yang baik dan telah memberikan kepuasan atau kebahagiaan pada diri-sendiri,;

    Didalam kitab Suci Manawa Dharmasastra atau Weda Smrti, Buku IX, tentang Atha Nawanodhayayah, sloka 132, 133, 134, 135 dan 136, telah mengatur tentang pengangkatan wanita menjadi status purusa,;

      1. Perkawinan “Negen Dadua” disetiap tempat / wilayah di Provinsi Bali mempunyai nama yang berbeda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali, 2008, telah ditemukan beberapa nama adalah  Perkawinan Pada Gelahang, Perkawinan Mepanak Bareng, Perkawinan Nadua Umah, Perkawinan Mekaro Lemah, Negen, atau Negen Ayah, Perkawinan Magelar Warang, Perkawinan  Parental, Perkawinan Mekaro Lemah atau Madue Umah “.Perkawinan Nyentana (Nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit,
      2. Masalah jumlah masyarakat yang melakukan Perkawinan “Negen Dadua” menurut hasil penelitian, diseluruh kabupaten di bali telah ditemukan sejumlah 28 pasangan, bahkan mungkin lebih. Karena banyak masyarakat  yang tidak mau Perkawinan “Negen Dadua” yang telah dilakukannya dipublikasikan,;
      3. Dalam Paruman Walaka telah dibahas dan kemudian disimpulkan bahwa karena banyak masyarakat di Bali yang telah melakukan Perkawinan “Negen Dadua” atau dengan berbagai istilah lainnya dan oleh karena sudah memiliki landasan agama Hindu. Maka Perkawinan “Negen Dadua” menurut Hukum Hindu dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu.;
      4. Perkawinan “Negen Dadua” merupakan pergeseran budaya yang positif, yaitu dari Perkawinan “Negen Dadua” telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya. Sehingga merupakan sebuah penghargaan terhadap Hukum Hak Azasi Manusia, khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan.
      5. Sebagai syarat sahya Perkawinan “Negen Dadua” dapat disimpulkan apabila telah melakukan beberapa proses Agama Hindu dan Adat Bali, yaitu :

    6.1 Sudah dilangsungfkan Upacara Pebyakaonan,

    6.2 Tidak dilakukan Upacara Mepamit

    6.3 Sudah disepakati oleh Mempelai, Orang Tua (Ayah, Ibu kedua belah pihak )

      1. Akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya Perkawinan “Negen Dadua” adalah mempelai perempuan berstatus purusa, sehingga merupakan pelanjut darah keturunan dirumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus purusa atau pelanjut darah keturunan dirumah orang tuanya.;
      2. Anak/anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan “Negen Dadua” dihadapannya dengan status kepurusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (swadarma) dan hak (swadikara) dan/atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (pasidikaraan) akan ditentukan sesuai kesepakatan.

Paruman Walaka tahap kedua yang diselenggarakan pada hari yang sama, membahas tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Hindu (LPPH), dengan nara sumber Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bali, Prof. Drs. Ketut Sarna, Prof. Dr Anggan Suhandana, telah menyimpulkan bahwa :

  1. Pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan Hindu (LPPH) bagi generasi anak-anak Hindu sudah merupakan kebutuhan yang mendesak,
  2. Lembaga Umat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) diharapkan agar bisa mengupayakan/ memperjuangkan suatu anggaran kepada pemerintah setempat untuk adanya sekolah yang bernuansa Hindu Hindu di Bali.
  3. Sebagai langkah awal disarankan agar pada sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP dan SMU diupayakan agar materi pelajaran yang bermuatan lokal dengan nuansa Hindu lebih diprioritaskan dan ditambahkan jam pelajarannya, kemudian diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten setempat :
  4. Pada akhir nanti agar dibentuk sekolah Agama Hindu di Bali dengan konsep melalui Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK).

Demikian Kesimpulan Paruman Sulinggih dan Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, sebagai laporan kepada PHDI Pusat, Korwil Bali Nusra, dan Parisada Kabupaten/Kota se-Bali. 
 

                Denpasar, 08 Januari 2009

                Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

                Ketua, 
                 

                Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

 
< Prev   Next >
"));