Logo PHDI Pusat
Hindu Kaharingan ( 2 ) Print E-mail

Hindu Kaharingan  ( 2 )
Oleh : Budiana Setiawan, Jakarta
(Sambungan WHD. No. 508)

Upacara-upacara dan hari-hari besar keagamaan dalam agama-agama tradisi besar, yang sering disebut dengan hari raya, biasanya diperirtgati oleh seluruh umatnya dan berbagai suku bangsa di dunia tanpa kecuali. Di dalam agama Islam dikenal hari raya Maulud Nabi, Idul Adha, dan Idul Fitri; di dalam agama Kristen dan Katholik dikenal hari raya Natal dan Paskah; dan di dalam agama Budha dikenal hari raya Waisak. Berbeda dengan agama-agama tradisi besar lainnya, agama Hindu tidak mengenal doktrin yang menegaskan adanya hari-hari besar keagamaan yang harus diyakini dan diperingati oleh umatnya dari berbagai suku bangsa di dunia. Hari-hari besar keagamaan Hindu Dharma ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan lokal dengan berdasarkan konsep Desa, Kala, Patra (Tempat, Waktu dan Kondisi). Dengan mengacu pada konsep Desa, Kala, Patra tersebut, maka peringatan hari-hari besar keagamaan Hindu antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya menjadi berbeda-beda, misalnya umat Hindu keturunan India mengenai hari raya Dipavali, umat Hindu Suku Bali mengenai hari raya Galungan Kuningan, dan umat Hindu Suku Tengger mengenal hari raya Kasada. Penekanan ajaran Hindu Dharma tidak ada penyeragaman hari-hari raya besar keagamaan, yang harus diakui oleh umat-umat Hindu di luar Bangsa India, tetapi pada penghayatan terhadap makna dan hakekat dan upacara-upacara tersebut, yang dalam hal ini telah dijabarkan di atas, yaitu dalam konsep panca yadnya, Tri hita karana, dan desa kala patra.
 
2. Upacara Kematian Suku Dayak Dilihat dan Sudut Pandang Agama Hindu Dharma
Di dalam ajaran Hindu Dharma, manusia dan juga benda-benda fisik lainnya di alam semesta, terdini dan lirna unsur dasar, atau yang disebut dengan Panca Maha Bhuta, yaitu unsur air, api, angin, tanah, dan akasa (hampa udara/ruang kosong). Apabila seseorang meninggal dunia, maka unsur-unsur penyusun tubuhnya kembali ke unsur-unsur dasar tersebut. Kematian Seseorang menimbulkan kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup untuk melakukan serangkaian upacara untuk mempenlakukan jenazah, yang mana tujuannya adalah agar badan jasmaninya dapat segera dikembalikan ke unsur Panca Maha Bhuta dan atmannya dapat segera bersih dan kembali kepada Tuhan. Usaha untuk mengembalikan tubuh orang yang telah meninggal kepada unsur Panca Maha Bhuta dan atmannya dapat segera bersih dan kembali kepada Tuhan. Usaha untuk mengembalikan tubuh orang yang telah meninggal kepada unsur Panca Maha Bhuta dapat dilakukan dengan cara dikremasi (kembali ke unsun api), dikubur di dalam tanah (kembali ke unsur tanah), dilarung ke sungai atau laut (kembali ke unsun air), atau disemayamkan di atas tanah/pohon (kembali ke unsur udana). Semua jenis upacara kematian tersebut adalah benar menurut pandangan Hindu apabila Dharma dihantarkan dengan upacara-upacara untuk membersihkan arwahnya dan kekotoran perbuatannya selama di dunia, agar dapat segera kembali kepada alam Ketuhanan.
 
Pada Suku Dayak, arwah atau atman lelahur yang telah diupacarai dengan bersemayam di puncak-puncak pegunungan. Sebagai arwah-arwah yang telah suci dan berada di alam Tuhan, mereka dapat dipanggil kembali untuk dimintai pertolongan apabila manusia, khususnya keturunannya, menemui kesulitan-kesulitan. Dalam hal ini bukan berarti mereka tidak percaya terhadap pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang melalui perantara arwah leluhur yang telah disucikan tersebut. Kepercayaan terhadap kekuatan arwah leluhur ini menimbulkan upacara-upacara pemujaan kepada arwah leluhur, yang mana di dalam ajaran agama Hindu Dharma disebut dengan Pitra Yadnya.
 
Para misionaris agama-agama tradisi besar pada umumnya menganggap upacara pemujaan terhadap arwah leluhur sebagai sesuatu tindakan yang tidak masuk akal dan melanggar konsep pemujaan kepada Tuhan. Oleh karena itu banyak dan para misionaris agamaagarria tradisi besar di dalam melakukan “pembinaan umat” berusaha menghapuskan jenis-jenis upacara seperti ini dan masyarakat Suku Dayak. Tindakan untuk menghapus upacara-upacara pemujaan arwah leluhur tanpa memahami makna di balik upacara tersebut, sebenamya justru akan menghapuskan satu mata rantai nilai-nilai budaya Suku Dayak, namun hal-hal seperti ini pada umumnya tidak disadari oleh para misionaris.
 
3. Kepercayaan terhadap Makhluk Halus dan Roh Penunggu pada Suku Dayak Menurut
    Pandangan Hindu Dharma.
Upacara “pemujaan” terhadap makhluk-makhluk halus atau roh-roh penunggu adalah termasuk di dalam jenis upacara Bhuta Yadnya. Upacara Bhuta Yadnya dalam ajaran Hindu Dharma adalah bertujuan untuk membersihkan suatu tempat beserta isinya dari kekuatan negatif yang dapat menyebabkan malapetaka bagi manusia. Upacara Bhuta Yadnya sebenarnya tidak dilandasi oleh “rasa takut” terhadap makhluk-makhluk halus dan roh-roh penunggu. Makhluk-makhluk halus dan roh-roh penunggu tersebut dihayati sebagai ciptaan Tuhan juga yang mempunyai hak untuk hidup sebagaimana halnya manusia. Oleh karena itu, apabila karena sesuatu hal manusia terpaksa mengusik kehidupan mereka, misalnya membuka hutan untuk perladangan atau menebang pohon besar untuk diambil kayunya, maka dilakukan upacara untuk “meminta maaf” karena tempat tinggalnya diusik untuk kepentingan manusia. Upacara yang dilakukan di sini bukan sebagai pemujaan terhadap makhluk-makhluk halus tersebut, melainkan sebagai wujud etika dan kasih sayang (tat twam asi) terhadap sesama hidup dan usaha mewujudkan kehidupan yang harmonis. Apabila manusia mengusik tempat tinggal mereka tanpa mengindahkan etika kehidupan bersama dan kasih sayang, maka akan menimbulkan amarah bagi makhluk-makhluk tersebut. Dengan demikian mereka ganti akan mengganggu kehidupan manusia yang tidak mengindahkan etika tersebut. Hal ini yang dilihat sebagai malapetaka atau kesialan yang dialami manusia.
 
4. Penerapan Ajaran Hindu Dharma dalam Kepercayaan Kaharingan
Konsekuensi logis dari masuknya kepercayaan Kaharingan di dalam agama Hindu Dharma adalah kewajiban bagi PHDI selaku majelis tertinggi agama Hindu Dharma untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat Dayak. Di dalam pembinaan ini mereka diperkenalkan dengan sistem pantheon (ketuhanan), hari-hari besar keagamaan, serta sarana dan prasarana upacara agama Hindu Dharma. Pada kenyataannya, yang digunakan sebagai model dengan adat dan tradisi umat Hindu Suku Bali. Persoalan menjadi muncul ketika praktik-praktik keagamaan masyarakat Dayak akhirnya mulai didominasi oleh praktek keagamaan Hindu etnis Bali, seperti pembuatan tempat ibadah yang mengacu pada bentuk-bentuk pura yang ada di Bali, sesaji yang didominasi oleh bentuk sesaji Bali, pakaian adat Bali, dan sebagainya. Sementara itu sejak dahulu masyarakat Dayak telah memiliki sistem pantheon tersendiri, tempat ibadah sendiri, dan bentuk sesaji tersendiri yang berbeda jauh dengan bentuk sesaji yang ada di Bali. Untuk menjawab permasalahan ini, perlu untuk memahami bagaimana sistem pantheon, tempat ibadah, dan sesaji menurut Hindu Dharma.
a. Sistem Pantheon Hindu
Pandangan Ketuhanan di dalam Hindu tidak dapat disebut monoteisme maupun politeisme. Max Muller, Seorang peneliti Barat, menyebut pandangan Ketuhanan dalam Hindu adalah Henoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan sebagai Yang Esa dalam Yang Banyak. Semua dewa dihayati sebagai satu wujud, yaitu sebagai Ekam (Yang Esa). Dengan pandangan ini, maka Hindu memuja satu Tuhan dalam banyak wujud. Oleh karena itu Tuhan dalam Hindu dapat disebut dengan nama dewa-dewa, seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Sang Hyang Widhi, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebenarnya tidak menjadi permasalahan bila sistem pantheon kepercayaan Kaharingan masuk di dalam ajaran Hindu Dharma, di mana Tuhan juga dapat disebut dengan nama Mahatara atau Ranying Mahatalla Langit, nama dewa tertinggi Suku Dayak.
 
b. Rumah Ibadah
Rumah ibadah masyarakat Suku Dayak disebut dengan Rumah Panjang atau Balai Kaharingan. Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama. Mereka suka hidup damai dalam komunitas yang harmonis, yang terwujud dalam kehidupan bersama di dalam rumah panjang. Rumah panjang menggambarkan keakraban hubungan keluarga dan masyarakat, serta memperkuat kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Ketika kebijakan pembangunan mendorong masyarakat pedalaman untuk berubah, maka perubahan juga terjadi pada pola tempat tinggal masyarakat Dayak, dari rumah panjang sebagai tempat tinggal komunal menjadi rumah-rurnah tunggal sebagai tempat tinggal keluarga inti. Rumah panjang akhirnya ditinggalkan, yang berarti hilang pula fungsinya untuk menjalin keakraban dan memperkuat kesatuan masyarakat Dayak. Satu-satunya sarana untuk tetap dapat menjalin keakraban dan memperkuat kesatuan adalah dengan upacara-upacara adat yang dipusatkan di rumah-rumah panjang. Oleh karena itu rumah panjang menjadi bangunan yang bernilai penting bagi masyarakat Dayak. Melihat sejarah rumah panjang yang semula untuk tempat tinggal komunal dan sekarang hanya untuk kegiatan upacara maka tidak tepat apabila PHDI menerapkan konsep pura sepenti yang ada di Bali kepada masyarakat Dayak. Pemaksaan budaya untuk mendirikan pura lengkap dengan pembagian mandala-mandalanya akan semakin menghilangkan fungsi rumah panjang tersebut. Oleh karena itu dengan tetap berlandaskan pada konsep desa, kala, dan patra, maka rumah panjang sebagai bangunan tempat ibadah untuk umat Hindu Kaharingan hendaknya tetap dipertahankan.
 
c. Sesaji sebagai Sarana Upacara
Sesaji merupakan sarana upacara yang hampir selalu diadakan dalam upacara keagamaan Hindu Dharma. Berdasarkan lontar Yadnya Prakerti, sesaji merupakan simbol dari tiga hal, yaitu:
1) lambang diri orang atau kelompok yang menghaturkan sesaji;
2) lambang manifestasi Tuhan yang akan dipuja;
3) lambang alam semesta.
 
Dengan demikian sesaji juga mengandung nilai-nilai Tri Hita Karana. Sesaji juga bukan merupakan makanan untuk disuguhkan kepada Tuhan, tetapi sebagai bahasa simbol untuk menyampaikan rasa keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Tuhan.
 
Sebagaimana diakui oleh PHDI, sesaji sebagai sarana upacara berbedabeda dan tiap-tiap etnis. Misalnya sesaji yang ditujukan kepada Tuhan oleh orang Bali disebut dengan Daksina, terbuat dari daun lontar yang di dalamnya diisi dengan kelapa, beras, telur, bumbu dapur, dan bunga-bungaan. Sedangkan sesaji orang Dayak disebut Sakai Pulang, yang secara harfiah berarti pohon senjata. Sesaji ini merupakan rangkaian tumbuhan hasil hutan, rotan, dan senjata. Perbedaan bentuk sesaji tidaklah dipersoalkan, yang penting sesaji dapat merupakan lambang bahasa lahiriah untuk mewakili pikiran dan perasaan yang tidak mampu sepenuhnya terwakili oleh bahasa verbal. Di sini sesaji merupakan perwujudan nilai sathyam, siwam, sundaram (kebenaran, kebajikan, dan keindahan). Pemaksaan bentuk sesaji seperti bentuk sesaji Bali akan menyebabkan umat Hindu Kaharingan merasa kebudayaannya dijajah oleh kebudayaan Bali. Bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat menjiwai sesuatu bentuk sesaji versi Bali sebagaimana orang Bali menjiwai sesaji mereka sendiri.
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penolakan sebagian umat Hindu Kaharingan untuk bergabung dengan agama Hindu Dharma lebih disebabkan oleh pemaksaan unsure-unsur budaya Bali terhadap masyarakat Dayak. Pemaksaan unsur budaya Bali tersebut meliputi pemahaman sistem pantheon, bentuk tempat ibadah, bentuk sesaji, dan lain-lain. Dan sebagaimana telah diterangkan di atas, pemaksaan unsur-unsur budaya Bali tersebut sebenarnya justru menyalahi dan ajaran Hindu Dharma.
 
5. Masalah-Masalah yang Muncul Bila Hindu Kaharingan Berdiri Sebagai Agama
    Tersendiri.
Kepercayaan Kaharingan pada saat ini masih tergolong dalam Agama Tradisi Kecil. Ajaran-ajaran kepercayaan Kaharingan selama ini hanya diikuti oleh sebagian masyarakat Suku Dayak. Selain Suku Dayak tidak ada suku yang menganut kepercayaan Kaharingan. Dengan kata lain ajaran kepercayaan Kaharingan pada saat ini belum dapat menembus lintas batas kebudayaan antar bangsa, sebagaimana yang diisyaratkan dalam agama-agama tradisi besar. Sebagian dari masyarakat Dayak sendiri telah memeluk salah satu agama tradisi besar, seperti Islam, Kristen, dan Khatolik; sebagian lagi dari mereka yang memeluk kepercayaan Kaharingan memilih tetap bergabung dengan Hindu Dharma. Dengan demikian hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Dayak sendiri yang mendukung agar kepercayaan Kaharingan diangkat sebagai agama baru yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Jumlah pemeluk Hindu Kaharingan pada saat ini diperkirakan mencapai 1,4 juta jiwa yang tersebar di 4 propinsi di Kalimantan, yaitu ; Kalimantan Tengah 300 ribu jiwa, Kalimantan Timur 450 ribu jiwa, Kalimantan Barat 650 ribu jiwa, dan Kalimantan Selatan 40 ribu jiwa.
 
Sampai saat ini kepercayaan Kaharingan juga belum mempunyai kitab suci dan nabi/tokoh pendiri agama yang telah diakui, disahkan, dan digunakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat Dayak. Walaupun harus diakui bahwa sebenarnya banyak tokoh Dayak yang mempunyai kearifan untuk memberikan ajaran dan kemampuan supranatural setingkat dengan nabi, tetapi tidak didokumentasikan dengan baik melalui teks-teks suci. Ajaran kepercayaan Kaharingan selama ini hanya dilakukan secara lisan dan turun-temurun. Usaha menyusun kitab suci sudah pernah dilakukan, antara lain dalam Pertemuan Adat Dayak Uud Danum di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah, pada tahun 1894. Dalam pertemuan tersebut telah berhasil disusun buku pedoman hukum adat masyarakat Uud Danum, yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Panaturan atau Buku Merah karena sampulnya berwarna merah. Dengan belum adanya kitab suci dan nabi yang disahkan dan yang diakui bersama-sama dalam musyawarah adat, maka penganut kepercavaan Kaharingan akan semakin sulit bertahan terhadap misi misi agama-agama tradisi besar, yang secara agresif berupaya menarik masyarakat “yang belum beragama” ke dalam agama mereka. Apalagi sasaran misi agama-agama ini adalah generasi muda Dayak yang belum sepenuhnya mampu memahami ajaran-ajaran kepercayaan Kaharingan yang diwariskan dari orangtua mereka. Dalam kerangka berpikir generasi muda yang berkembang dewasa ini adalah bahwa agama yang berasal dari Tuhan adalah agama yang mempunyai nabi, nabi tersebut mendapatkan wahyu dari Tuhan, dan nabi tersebut kemudian menuliskan wahyu-wahyu tersebut di dalam teks suci. Dengan kerangka berpikir yang demikian tentu dengan mudah akan dibawa masuk ke agama yang dibawa oleh kaum misionaris agama-agama tradisi besar.
 
Berkaitan dengan penjelasan di atas akan berbeda halnya bila penganut Hindu Kaharingan tetap bergabung dalam agama Hindu Dharma. Meskipun “tidak memiliki seorang nabi yang secara dogmatis harus diakui keberadaannya oleh penganutnya”, agama Hindu Dharma tetap digolongkan ke dalam agama-agama tradisi besar. Ajaran Hindu Dharma telah menembus batas-batas kebudayaan bangsa dan diakui oleh dunia. Dengan tetap bergabung dengan agama Hindu Dharma, maka posisi umat Hindu Kaharingan relatif lebih aman terhadap tekanan-tekanan misionaris agama lain. Pembinaan keagamaan genenasi muda Dayak tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada Kitab Suci Weda yang diakui secara universal oleh pemeluk Hindu di dunia. Sedangkan pelaksanaan upacara-upacara keagamaan tetap dapat dilangsungkan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Dayak. Dalam hal ini, PHDI diharapkan dapat berbertah din agar dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kondisi umat Hindu Hindu Dharrna di luar Suku Bali, terutama dalam penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan. Dengan ikut melestarikan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Dayak, maka ciri khas agama Hindu Dharma yang ditandai dengan keanekaragaman pelaksanaan upacara-upacaranya pada tiap-tiap suku di Indonesia akan semakin terwujud.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan pembinaan umat Hindu Kaharingan yang ingin memisahkan diri dari agama Hindu Dharma yang pada saat ini sudah diakui secara resmi oleh pemerintah. Dengan pembinaan tersebut, mereka akan mempunyai pemahaman yang sejalan dengan sesama umat Hindu Kaharingan yang tetap menginginkan bergabung dengan agama Hindu Dharma. Di samping itu PHDI perlu berbenah diri agar tidak terjadi “pemaksaan budaya Bali” terhadap pelaksanaan upacara-upacara keagamaan umat Hindu Dharma dan suku-suku di luar Bali.
 
Pemerintah juga diharapkan dapat menangguhkan terlebih dahulu keinginan sebagian dari umat Hindu Kaharingan untuk memisahkan diri dari agama Hindu Dharma. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Apabila akan banyak hal-hal yang merugikan bagi umat Hindu Kaharingan itu sendiri bila telah berdiri sebagai agama tersendiri, maka permintaan sebagian umat Hindu Kaharingan tersebut terpaksa tidak dapat dipenuhi, yang mana berarti mereka tetap harus bergabung dengan agama Hindu Dharma.• WHD No. 510 Juni 2009.

 

 
< Prev
"));