Logo PHDI Pusat
PHDI Pusat Siap Turun Print E-mail
 

Nusa Bali – Rabu, 14 Mei 2008

PHDI PUSAT SIAP TURUN

* Tunggu Bhisama Ditinjau, Umat Diminta Tenang dan Damai

Depag Bali menegaskan pemerintah seharusnya tetap berpegang teguh pada bhisama, mengenai batas wilayah kesucian pura Sad kahyangan.

BADUNG, NusaBali

Polemik kawasan suci Uluwatu mendapat perhatian dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat. Meski belum menerima surat resmi dan PHDI Provinsi Bali mengenai aspirasi umat soal radius kawasan suci Pura Uluwatu. PHDI Pusat siap turun ke Bali bila diperlukan. Nmun mereka mengharapkan agar PHDI Bali bisa menyelesaikan secara internal mengenai masalah Uluwatu ini.


Hal mi disampaikan Sekretanis PHDI Pusat I Nengah Dana ketika ditemui NusaBali di Sekertariat PHDI Pusat, Slipi Jakarta Barat, Selasa (13/5). Dikonfinnasi mengenai ribut-ribut soal bhisama kesucian pura yang tengah menjadi pergunjingan di Bali.Dana mengaku pihaknya belum menerima laporan ataupun surat resmi, meski di Bali sendiri penyelesaian permasalahan mi dikanalkan ke PHDI Pusat. "Kami memantau lewat media massa,"ujarnya.
Aspirasi umat, baik dan masyarakat Uluwatu yang meminta penciutan radius kesucian Pura Uluwatu dan lima menjadi sam kilometer, maupun massa pro bhisama di Bali, belum diterima. Menurut Dana, jika PHDI Bali mengirimkan surat dan meminta bantuan kepada PDHI Pusat untuk menyelesaikan masalah itu, PHDI Pusat akan segera turun ke Bali."Kami akan Segera kesana, jika memang diperlukan," ucap Dana.


Meski demikian, Dana berharap masalah kawasan suci Uluwatu bisa diselesailcan oleh PHDIProvinsi Bali. "PHDI Pusat percaya, kalau PHDI Provinsi bisa menyelesaikannya," imbuh Dani Ditambahkannya, dalam Hindu terdapat konsep desa kalapatra sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Yakni, semua barns didasarkan pada konsep darma siddiartha dimana terdapat lima bagian yang hams dipertimbangkan.


Pertama, kata Dana, mempertimbangkan hakekat tujuan (iksa). Kedua, mempertimbangkan kesadaran dan kemampuan baik aspek ilmu serta material (sakti). Ketiga, lokasi atau wilayah (desa). Keempat, era atau masa (kalla). Kelima, filosofi yang mendasani keyakinan (tatwa). "Nah, dengan kelima darma siddiartha itu kasus penciutan Uluwatu bisa dipertimbangkan," imbuh Dana.


Tapi, kata Dana, dirinya yakin PHDI Provinsi Bali bisa meyelesaikannya. Apalagi, mi masalah daerah di Bali sendiri sehingga PHDI Bali pasti dapat menyelesaikannya. Sementara tentang aspirasi masyarakat baik yang peduli kawasan suci Uluwatu maupun yang meminta penciutan, memang hams dipikirkan.


Namun, lanjut Dana hal itu tergantung dan goodwill pemerintah daerah Bali juga. Menurutnya, jika pemerintah daerah ingin menjaga kawasan tersebut. Maka, pemerintah hams membeli tanah disekitar sana sehingga tanah yang dibeli bisa ditanami pepohonan. Dengan banyaknya pepohonan, imbuh Dana, lahan sekitar akan lebih hijau dan indah

Pernyataan PHDI Bali :

1. Bhisama tentang kesucian pura dibuat oleh Sabha Pandita PHDI Pusat

2. Tugas PHDI Bali adalah mensosialisasikan bhisama tentang kesucian pura.

3. Karena bhisama tentang kesucian pura sudah menjadi Perda Pemda Bali, maka tugas mensosialisasikan menjadi tanggung jawab Pemda Bali, Pemda Kabupaten/Kota se- Balidan dikontrol oleh DPRD Bali.

4. Semua aspirasi komponen umat Hindu yang datang ke PHDI Bali akan disalurkan ke PHDI Pusat sesuai dengan mekanisme yang ada.

5. Selama Bhisama tentang kesucian pura, PHDI Pusat belum ditinjau kembali, dimohon kepada seluruh umat Hindu agar tetap tenang, damai dan tetap bersatu padu dalam memajukan umat.

 

Namun harapan sepertinya harapan PHDI pusat agan masalah bisa diselesaikan di internal Bali sendiri, sulit diwujudkan. Pasalnya, PHDI Bali sendini kembali menegaskan akan menyampailcan aspirasi umat itu ke pusat. Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua PHDI Bali, IGN Sudiana dan dikirimkan ke NusaBali Selasa (13/5), semua aspirasi yang datang ke PHDI Bali akan disalurkan ke PHDI Pusat sesuai dengan mekanisme yang ada.
Selain itu, PHDI Bali juga mengeluarkan empat pernyataan lainnya termasuk umat diminta tetap tenang dan damai sebelum bhisama ditinjau kembali. (lihat boks). Sementara, KaKanwil Departemen Agama Propinsi Bali, IGAK Suthayasa di Denpasar, Selasa kemarin mengatakan, pemerintah seharusnya tetap berpegang teguh pada bhisama, sebagai keputusan majelis tertinggi umat Hindu mengenai batas wilayah kesucian pura Sad Kahyangan, yakni dengan radius lima kilometer melingkar. "Penetapan bhisama tersebut tertuang dalam keputusan PHDI No. 269/I/PHDI tahun 1994 yang harus tetap dapatuhi dan dihormati semua pihak," paparnya dilansir Antara. Ia mengatakan, pura Sad Kahyangan terutama di Bali dalam radius lima kilometer itu harus tetap aman dari pembangunan fasilitas pariwisata, atau bangunan fisik lainnya.*y, tio.

 
< Prev   Next >
"));