Logo PHDI Pusat
Strategi Pembinaan Print E-mail

STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WARGA HINDU
MELALUI PELAYANAN

Latar Belakang
Menurut sejarah Hindu Indonesia, nampak bahwa runtuhnya kerajaan Majapahit pada candra sangkala hilang sirna kertaning bhumi (1400 Saka/1478 M) segera diikuti dengan tibanya masa dormansi (tidur panjang) bagi Hindu Indonesia (juga Hindu dunia/India) yang berlangsung selama kurang lebih lima ratus tahun. Pada awal abad XX, gerakan Hindu Indonesia mulai menggeliat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Hindu Indonesia.
Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan membentu sebuah Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, peran warga Hindu tidaklah kecil. Tetapi pengakuan atas Hindu sebagai sebuah agama nampaknya tidak datang begitu saja dengan mudah. Oleh karena itu, tokok-tokoh pergerakan Hindu yang berhimpun dalam beberapa paguyuban, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang berbasis Hindu (Bali) sepakat untuk menyatukan tekad dan langkah pergerakan demi satu tujuan yaitu Hindu diakui sebagai sebuah agama resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergerakan itu bermuara pada dibentuknya PARISADA DHARMA HINDU BALI dalam sebuah PESAMUHAN AGUNG yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Februari 1959 di Denpasar, Bali.
Geliat kebangkitan Hindu Indonesia pada masa-masa akhir periode dormansi (tidur panjang) tersebut tidak hanya terasa di Bali, tetapi diikuti pula oleh bangkitnya Hindu di berbagai wilayah Nusantara. Sejak akhir tahun 1960-an agama Hindu kembali dipeluk oleh warga etnik Jawa (berbagai aliran/ajaran Kejawen), Batak (Perbhegu/Permalim), Toraja (Alukta), Bugis dan Makassar (Tolotang), Maluku ( Kabata) dan Dayak (Kaharingan) yang secara resmi menyatakan berintegrasi dengan agama Hindu pada tahun 1980.
Berdirinya  PARISADA DHARMA HINDU BALI yang kemudian disesuaikan menjadi PARISADAN HINDU DHARMA dan disesuaikan lagi menjadi PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA, ternyata diikuti dengan menyurutnya peran paguyuban dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada sebelumnya. Sejak saat itu, segala potensi, sumber daya dan harapan diarahkan dan disalurkan melalui PARISADA yang sejatinya adalah lembaga Bhisama yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga legislatif (regulator) dan bukan sebagai lembaga eksekutif (operator). Pada akhirnya situasi dan kondisi yang ada memaksa PARISADA untuk tidak hanya menjalankan fungsi sebagai Majelis Tertinggi warga Hindu Indonesia, tetapi juga terkondisi difungsikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertugas memberdayakan warga Hindu di segala bidang; bahkan lebih daripada itu dalam perjalanannya PARISADA juga difungsikan sebagai lembaga kader (sumber rekrutmen) partai politik. Demikian besarnya ekspektasi warga Hindu Indonesia kepada PARISADA bagaikan sebuah kendaraan yang kelebihan beban.
Sementara itu, sebagai akibat dari ketertutupan – secara sadar dengan sengaja mengisolasi diri demi mempertahankan keyakinan – nya selama ratusan tahun, kondisi warga Hindu Indonesia saat ini sangatlah jauh dari menggembirakan. Sebagian besar warga Hindu masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan keterisolasian. Di sisi lain warga masih tenggelam dalam rutinitas kegiatan ritual/upacara yang berdimensi vertikal tanpa peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya (dimensi horizontal). Humanisme Hindu yang demikian tinggi seolah-olah hilang dalam kehidupan sehari-hari.
Terlepas dari adanya faktor-faktor eksternal, kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian dan penanganan secara strategis-komprehensif, karena bila hal ini dibiarkan maka warga Hindu Indonesia akan semakin terpuruk dan tertinggal dari warga bangsa lainnya di tengah persaingan yang semakin ketat.
Solusi yang Ditawarkan
Selain rendahnya kepedulian sosial sesama warga Hindu, salah satu penyebab utama terjadinya kondisi memprihatinkan yang menimpa sebagian besar warga Hindu Indonesia adalah ketiadaan jaringan yang menghimpun segala potensi yang dimiliki warga Hindu. Potensi yang cukup besar, selayaknya dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan (seva/sewa) baik yang bersifat jangka pendek berupa bantuan-bantuan sosial maupun yang bersifat jangka panjang berupa pendirian sekolah, rumah sakit, panti asuhan, badan usaha dan lain-lain yang terorganisasikan dengan baik dan dikelola secara profesional dengan manajemen modern.
Untuk membuka dan mempertahankan/menguatkan eksistensi jaringan tersebut, tentu saja dibutuhkan adanya sebuah organisasi/lembaga independen yang menjadi mitra (partner) PARISADA, sebagaimana telah dilakukan selama ini bersama organisasi kepemudaan dan organisasi wanita khususnya dalam kaderisasi dan pembinaan internal anggotanya. Kehadiran organisasi/lembaga independen diharapkan:
a. dapat menggerakkan aktivitas sosial kemasyarakatan warga Hindu agar lebih dinamis dan terarah serta dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak warga Hindu Indonesia;
b. mengembalikan PARISADA kepada fungsi dan tugas utamanya, sebagaimana diamanatkan dalam Bab III Pasal 7 Anggaran Dasar PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA yang ditetapkan dalam Mahasabha IX tahun 2006.

Kesimpulan

Setelah mencermati kondisi yang ada dengan berpedoman pada ajaran Tri Semaya: Atita (masa lalu); Nagata (masa depan) dan Wartamana (masa kini) maka PARISADA memandang perlu untuk mendorong terbentuknya (atau merevitalisasi organisasi yang telah ada ke dalam) sebuah organisasi/lembaga kemasyarakatan di bidang pelayanan sosial kemasyarakatan Hindu sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup warga Hindu Indonesia. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa ORGANISASI PELAYANAN (SEVA/SEWA) SEBUAH SOLUSI STRATEGIS DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WARGA HINDU INDONESIA.

 
< Prev   Next >
"));