Logo PHDI Pusat
Pencatat Perkawinan Print E-mail

KEBIJAKAN PARISADA PUSAT DAN PETUNJUK TEKNIS
DIBIDANG  PEGAWAI PEMBANTU PENCATAT PERKAWINAN HINDU (P 4 H)

PENDAHULUAN
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia secara terus-menerus mengupayakan terwujudnya masyarakat Hindu yang memiliki keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran Agama Hindu menuju kesejahteraan lahir dan bathin (AD ps.5).
Misi Parisada antara lain adalah mengupayakan tercapainya kehidupan beretika, bermoral dan spiritualitas yang tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan hidup berdasarkan Dharma (AD ps.6 hrf b). Sedangkan tugas pokoknya antara lain adalah melayani umat Hindu dalam meningkatkan sradha dan bhakti sesuai kitab suci Veda (AD ps.7 ayat (3) hrf a).
Misi dan tugas pokok Parisada tersebut berkaitan erat dengan upaya peningkatan pengamalan ajaran Hindu guna mencapai Moksartham Jagadhitaya. Tujuan hidup tersebut dapat dicapai melalui Varnāsrama Dharma, yaitu Brahmacari, Grhastha, Vanaprastha, Bhiksuka. Sebagai suatu lembaga yang dapat dijalani untuk mencapai kualitas Varna sesuai bakat sifatnya.
Lembaga Grhastha adalah tahapan kehidupan yang wajib dijalani oleh umat Hindu yang tidak memilih hidup Sukla Brahmacari. Grhastha Asrama merupakan lembaga yang suci, karena itu proses menuju Grhastha dilakukan melalui Vivaha Samskara, suatu upacara sakral yang bersifat formal dan spiritual.
Sehubungan dengan itu maka proses Vivaha Samskara harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Agama Hindu. Proses itu harus mengikuti ketentuan Dharma baik Dharma Agama maupun Dharma Negara.
Dharma Agama yang terkait dengan bidang perkawinan/Vivaha memuat ajaran dengan ketentuan yang amat luas, misalnya membahas tentang sistem vivaha, hakikat vivaha, tujuan vivaha, cara memilih calon mempelai, tata cara pelaksanaan vivaha samskara, anjuran dan larangan dalam kehidupan Grhastha, dan sebagainya. Sedangkan yang terkait dengan Dharma Negara adalah ketentuan hukum, norma sosial, norma susila, dan lain-lain yang dirumuskan sebagai ketentuan administrasi dan prosedur dalam rangka pelaksanaan perkawinan.
Dalam kaitan ini Pemerintah menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974 ps.2 ayat (2)). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
Keberadaan Umat Hindu yang tersebar diseluruh pelosok Nusantara seringkali mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi perkawinannya sehingga banyak yang terpaksa melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara agama yang berbeda. Hal ini tentunya akan berakibat bahwa mereka akan tercatat sebagai komunitas umat bukan Hindu.

 


PERLUNYA PENCATATAN PERKAWINAN
Umat Hindu tersebar secara sporadis diseluruh Nusantara. Jumlah terbesar berada di Provinsi Bali, kemudian berturut-turut di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTB, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Sedangkan di Provinsi lain jumlahnya tidak begitu besar.
Umat Hindu yang tinggal di pulau-pulau besar dan jauh dari kota seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi perkawinan. Demikian pula halnya bagi umat Hindu yang tinggal di suatu provinsi yang wilayahnya kepulauan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki Surat Kawin atau Akte Perkawinan sehingga anak-anak mereka juga tidak memiliki Akte Kelahiran. Disisi lain dengan terpaksa mereka menggunakan proses pencatatan melalui prosedur agama yang berbeda.
Kondisi seperti itu sangat merugikan eksistensi umat Hindu baik ditinjau dari aspek moral, psikologis, maupun administratip. Dalam hal ini mereka secara moral tidak dapat menepati aturan hukum yang berlaku, secara psikologis merasakan tekanan batin (merasa berdosa), dan secara administratip umat Hindu tidak akan pernah memiliki data valid tentang jumlah umat pada lembaga statistik Pemerintah.
Akibat berikutnya adalah terjadinya kerugian dari segi dukungan anggaran negara bagi pembinaan umat Hindu secara keseluruhan. Pembinaan umat dimaksud bukan hanya terkait dengan bidang Agama melainkan juga menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan kesempatan dalam mewujudkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sehubungan dengan fenomena dan masalah tersebut maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Dalam hal ini Parisada Hindu Dharma Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini. Upaya-upaya tersebut dituangkan didalam berbagai keputusan dan rekomendasi guna memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Hindu.

KEBIJAKAN PARISADA
Dalam rangka melindungi kepentingan umat Hindu terutama dalam bidang pencatatan perkawinan maka Parisada Hindu Dharma Indonesia telah melakukan upaya dan kebijakan guna memperlancar pelaksanaan pencatatan perkawinan.
Parisada bersama-sama dengan Majelis-majelis Agama Kristen, Katolik, dan Buddha mengusulkan agar Pemerintah dapat menunjuk pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umatnya masing-masing. Berdasarkan usulan ini maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor: 97 Tahun 1978 yang berisi antara lain:
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umat Kristen (Protestan dan Katolik), umat Hindu, dan Buddha yang akan melangsungkan perkawinan dan yang berada di daerahnya.
Penunjukkan pengangkatan dan pemberhentian pemuka Agama dimaksud diatas dilakukan atas usul organisasi Agama yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan.
Untuk umat Hindu, dan Buddha serendah-rendahnya pada setiap Kecamatan dapat ditunjuk seorang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
Sebelum menjalankan tugasnya, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengirimkan Surat Keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dari mereka yang diangkat Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan berkewajiban menyimpan daftar Akta Perkawinan serta bertanggung jawab atas kebenaran Pendaftarannya.
Kepala Kantor Catatan Sipil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berada dalam daerahnya.
Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan harus mengirimkan laporannya kepada Kantor Catatan Sipil setiap 3 (tiga) bulan.
Dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
1). Memperhatikan petunjuk dan Formulir yang terlampir dalam Keputusan  Menteri Dalam Negeri No.221a Tahun 1975. Apabila didalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas terdapat istilah pejabat khusus supaya ditulis Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
2). Membuat daftar Akta Perkawinan dalam rangkap 2 (dua). Satu daftar diantaranya disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil.
3). Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan melaksanakan perkawinan dan melakukan pencatatan, harus menyampaikan hasil pencatatan dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan serta ditanda tangani oleh pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Akta Perkawinan (model 4) serta pada kutipan Akta Perkawinan (model 5).
4). Akta Perkawinan (model 5)  dalam rangkap dua diterimakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan kepada yang bersangkutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dilakukan pembubuhan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

Dalam Maha Sabha IV Parisada melalui Ketetapan Nomor: VI/TAP/M.SABHA/PHDP/1980 tanggal 27 September 1980 tentang Tata Kemasyarakatan, pada bidang sosial ditegaskan lagi agar Parisada setempat mengusulkan kepada Pemda setempat/Gubernur melalui Kanwil Departemen Agama setempat supaya menunjuk petugas-petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan untuk umat Hindu di daerah masing-masing.

Mengingat bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan umat Hindu masih mengalami kendala di beberapa daerah maka pada Pesamuhan Agung tahun 1987, 1988 dan 1990 dikeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Keputusan-keputusan tersebut ditegaskan kembali melalui Ketetapan Maha Sabha VI Nomor: 02/KEP/M.SABHA/1991 tanggal 13 September 1991 tentang Memorandum. Pada nomor urut 4 dinyatakan bahwa masalah-masalah yang perlu diingatkan dan ditangani penyelesaiannya lebih lanjut ialah sebagai berikut:
Keputusan Pesamuhan Agung Nomor: 03/Kep I/PA.PHDIP/1987 mengenai:
Usulan pelaksanaan pencatatan perkawinan/perceraian agar dilaksanakan dibawah satu atap yaitu Dep. Agama Republik Indonesia.
Permohonan kebijaksanaan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk dapat menurunkan biaya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu.
Keputusan Pesamuhan Agung tahun 1988, meliputi:
Keputusan Nomor: 02/Kep/II/PA.PHDI/1988 tentang Pembentukan Pengadilan Agama bagi umat Hindu.
Keputusan Nomor: 03/Kep/II/PA.PHDI/1988 tentang Pencatatan Perkawinan bagi umat Hindu.
Usulan mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan agar dilaksanakan dibawah satu atap yaitu Dep. Agama Republik Indonesia. (conform Pesamuhan Agung 1987).
Usulan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia agar struktur dan tata kerja kantor agama Tingkat Provinsi sampai dengan Tingkat Kecamatan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan umat Hindu.
Permohonan Kebijaksanaan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar penetapan biaya pencatatan perkawinan tidak dirasakan sebagai hambatan bagi umat yang berkepentingan (conform Pesamuhan Agung 1987).
Keputusan Pesamuhan Agung tahun 1990 mengenai:
Keputusan Nomor: 05/Kep/III/PHDIP/1990 tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Hindu dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dep. Agama dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Kecamatan (conform dengan keputusan Pesamuhan Agung tahun 1987 dan tahun 1988).

Pada Maha Sabha VII Tahun 1996 melalui Ketetapan Nomor: II/TAP/M.SABHA VII/1996 tanggal 20 September 1996, Parisada mengusulkan kepada Pemerintah untuk menyederhanakan pencatatan perkawinan bagi umat Hindu dan menunjuk organ Parisada Daerah ditetapkan sebagai pembantu pencatat perkawinan Hindu.

Pada Maha Sabha VIII Tahun 2001 melalui Ketetapan Nomor: II/TAP/M.SABHA VIII/2001 tanggal 13 Oktober 2001 merekomendasikan untuk:
Mengupayakan agar pencatatan perkawinan umat Hindu dilaksanakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dan dilegalisasi oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
Memperjuangkan agar Parisada diberi wewenang sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan untuk Agama Hindu, atau minimal mendorong berdirinya Lembaga Penasihat Perkawinan dan Perceraian bagi umat Hindu, sehingga tidak ada lagi kasus umat Hindu yang terpaksa kawin dengan menggunakan status agama lain hanya karena terbentur peraturan atau ketiadaan petugas pencatat perkawinan Hindu.

Pesamuhan Agung Parisada pada tahun 2005 melalui Keputusan Nomor: 012/Kep/P.A.Parisada/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 merekomendasikan tentang Penyelesaian Administrasi Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Menurut UU No.1 Tahun 1974 antara lain menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing dan selanjutnya “dicatatkan” pada Catatan Sipil. Jadi seharusnya Kantor Catatan Sipil hanya mencatat/meregister, tetapi kenyataan di lapangan justru Kantor Catatan Sipil memerintahkan umat Hindu melaksanakan Perkawinan lagi di Kantor Catatan Sipil dengan persyaratan administrasi yang lebih ruwet dibandingkan dengan persyaratan yang diperlukan waktu perkawinan yang dilakukan oleh Wasi/Pinandita setempat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu kewajiban melampirkan Surat Bukti Sudhi Wadani walaupun yang bersangkutan nyata-nyata sejak lahir sudah beragama Hindu. Belum lagi menyangkut masalah biaya yang begitu tinggi menurut ukuran umat Hindu yang umumnya hidup di pelosok. Oleh karena itu telah banyak diantara umat Hindu yang memilih kawin secara agama Islam. Berkenaan dengan itu agar di usulkan tata cara perkawinan umat Hindu disamakan dengan perkawinan umat Islam yaitu tidak berhubungan dengan Catatan Sipil, tetapi cukup oleh Departemen Agama.
Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Parisada Pusat Nomor: 339/Parisada-P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Surat Parisada tersebut mendapat respon dari Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Administrasi Kependudukan melalui Surat Nomor: 474.2/588/MD tanggal 28 Pebruari 2006 perihal Administrasi Perkawinan dan atau Perceraian. Isi surat dimaksud antara lain:
Menyatakan bahwa Kepmendagri Nomor: 97 Tahun 1978 masih tetap berlaku.
Depdagri sangat menghargai langkah Parisada untuk turut aktif dalam proses pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu.
Diharapkan dapat dilakukan kordinasi secara berkesinambungan dengan Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Administrasi dan Kependudukan Depdagri.

Surat Dirjen Administrasi dan Kependudukan teresebut dilampiri dengan Juknis Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (terlampir). Dengan memperhatikan isi surat tersebut maka Parisada Pusat menetapkan kebijakan sebagai berikut:
Setiap Parisada Daerah agar mengajukan personel/pemuka Agama Hindu di daerahnya sampai tingkat Kecamatan yang berpenduduk Hindu untuk diangkat sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Umat Hindu, berdasarkan Juknis Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
Setiap Parisada Daerah agar aktif berkordinasi dengan instansi Catatan Sipil, Pemda, dan Kanwil dan atau Kakandepag setempat untuk membicarakan kemungkinan bagi penunjukan Parisada sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan umat Hindu, atau sebagai Pembantu Lembaga Catatan Sipil di daerahnya.
Setiap Parisada agar mengawasi dan membina para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan didaerahnya.
Parisada Pusat akan terus memperjuangkan agar setiap Parisada diberi wewenang sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan umat Hindu.
Seluruh perjuangan ini akan berhasil apabila Parisada Daerah mampu mengkomunikasikan kesetaraan struktur dibidang Pencatatan Perkawinan dengan seluruh instansi terkait didaerahnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

I. LATAR BELAKANG

         Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan pencatatan perkawinan menurut agama, dimana pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk selain agama Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
 
         Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam telah menjangkau sampai dengan tingkat kecamatan, mengingat setiap kecamatan telah terdapat KUA, sedangkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama selain Islam pencatatannya baru terbatas sampai tingkat Kabupaten/Kota, sehingga menyulitkan bagi penduduk untuk mencatatkan perkawinannya, karena jauhnya jarak kantor catatan sipil dengan tempat tinggal penduduk.
 
         Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 Tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk kepada Staatblad 1937-75 jo Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha.
 
II. MAKSUD DAN TUJUAN.
         Maksud dan Petunjuk Teknis P 4 ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada Pemerintah Daerah tentang Prosedur, Persyaratan dan Tugas-tugas sebagai P4.
Sedangkan tujuannya adalah: Tersedianya petugas P4 dan terselenggaranya pencatatan perkawinan terutama di Daerah-daerah yang letaknya terlalu jauh dengan Kantor Catatan Sipil.

III. DASAR HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia Staatbiad 1933-75 Jo
1936-607;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Hindu Indonesia yang tunduk kepada Staatblad 1933-75 Jo staatblad 1936-607;
6. Surat Keputusan Ménteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

IV. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN P4

1. Prosedur Pengangkatan P4
a. Pemuka Agama sebagai calon pembantu pegawai pencatat diusulkan oleh            organisasi keagamaannya kepada Gubernur Walikota/Bupati;
b. Usulan tersebut sebelum diajukan kepada Gubernur terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama setempat, Rekomendasi Bupati/Walikota melalui Kantor/Dinas yang menangani Catatan Sipil;
c. Bersamaan dengan lampiran persyaratan-persyaratan yang ditentukan, usulan tersebut oleh Kantor/Dinas yang menangani Catatan Sipil diajukan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat;
d. Sebelum menjalankan tugasnya, pembantu pegawai pencatat perkawinan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengirimkan surat keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dari mereka yang diangkat kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Persyaratan Pengangkatan P4
a. WNI Asli;
b. Usia minimal 21 Tahun dan Maksimal 60 Tahun;
c. Diusulkan oleh Organisasi Keagamaannya;
d. Mengisi Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagai P4;
e. Surat Persetujuan dari Kantor Departemen Agama Kab/Kota setempat;
f. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
h. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
i. Fotocopy ijasah terakhir dan ijazah keagamaan (bila ada), dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
j. Daftar riwayat hidup;
k. Fotocopy KTP;
l. Fotocopy akta kelahiran;
m. Pasphoto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
n. Speciment tanda tangan.

3. Masa Kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
      Masa kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan selama 5 (lima) tahun sejak   tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan mengajukan usulan perpanjangan oleh Organisasi Keagamaannya kepada Gubernur melalui Kantor/Dinas yang menangani Catatan Sipil dengan tembusannya Bupati/Walikota setempat, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan dilampiri foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai P4 yang bersangkutan. Untuk memudahkan Pembinaan dan pengawasan, Bupati/Walikota dapat membatasi jumlah pengangkatan P4 di daerahnya.

4. Wilayah Kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
      Wilayah kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan adalah satu wilayah   Kabupaten/Kota.

5. Pelantikan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
      Pemuka Agama yang telah diangkat sebagai Pembantu Pegawai Pencatat
Perkawinan, sebelum melaksanakan tugasnya supaya terlebih dahulu harus dilantik
oleh Bupati/Walikota setempat atas nama Gubernur. Pelaksanaan pelantikan tidak  disertai dengan pengambilan sumpah tetapi cukup dilantik dan disaksikan oleh pejabat tertentu, selanjutnya diterbitkan berita acara pelantikan. Pelaksanaan pelantikan dimaksud agar segera dilaporkan kepada Gubernur dengan dilampiri fotocopy surat keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan. Pelantikan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang diangkat kembali sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan pada daerah yang sama.

6. Tugas dan Kewajiban Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
Tugas dan kewajiban Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan perkawinan/pemberkatan/sakramen dan sekaligus pencatatan;
b. Mencatat perkawinan Umat Hindu Indonesia yang tunduk pada Staatblad 1933-75 Jo 1936-607.
c. Membuat daftar akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), satu diantaranya disampaikan kepada Kepala Kantor/Dinas Kab/Kota setempat yang menangani Catatan Sipil;
d. Menyimpan daftar akta perkawinan dan bertanggung jawab atas kebenaran pendaftarannya;
e. Menyampaikan laporan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Kantor/Dinas Kab/Kota setempat yang menangani Catatan Sipil;
f. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah melaksanakan pencatatan perkawinan, menyampaikan hasil pencatatan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor/Dinas Kab/Kota setempat yang menangani Catatan Sipil untuk ditandatangani;
g. Menyampaikan Kutipan Akta Perkawinan kepada yang bersangkutan.

7. Pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
      Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dapat diberhentikan dan tugasnya
apabila:
a. Habis masa kerja;
b. Meninggal dunia;
c. Sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
d. Pindah ke Kab/Kota yang lain;
e. Pindah ke Organisasi Keagamaan yang lain;
f. Atas Permintaan sendiri;
g. Melakukan tindak pidana;
h. Tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian Pembantu Pegawal Pencatat Perkawinan karena alasan-alasan diatas diusulkan kepada Gubernur oleh Organisasi Keagamaannya melalui Bupati/Walikota, sedangkan jika karena alasan sebagaimana angka 7 huruf g dan h, pemberhentiannya diusulkan oleh Bupati/Walikota setempat setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait dengan tembusan organisasi keagamaannya, Kantor Departemen Agama dan yang bersangkutan.

8. Pembinaan
               Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai

 

 
< Prev   Next >
"));